PIAGAM AUDIT INTERN (Internal Audit Charter)   Administrator         08 November 2018         15:30:23

PIAGAM AUDIT INTERN (Internal Audit Charter)

 

1.      Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultansi [consulting activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [auditi]. Kegiatan ini membantu organisasi [auditi] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik].

2.      Inspektorat Kabupaten Aceh Utara adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

3.      Inspektorat Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

4.      Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:

1)      Penegakan integritas dan nilai etika;

2)      Komitmen terhadap kompetensi;

3)      Kepemimpinan yang kondusif;

4)      Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

5)      Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

6)      Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

7)      Mewujudkan peran APIP yang efektif;

8)      Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

 

5.      Pengawasan Intern oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara terencana, berbasis manajemen resiko sesuai dengan kode etik dan Standar Audit Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

 

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

 

Disahkan Oleh

BUPATI  ACEH  UTARA

 

dto

H. MUHAMMAD THAIB

 

 

Ditetapkan  di : Aceh Utara

Pada Tanggal  : 16  Maret 2018

INSPEKTUR KABUPATEN

ACEH UTARA

dto

Dra. SALWA, MM

Pembina Utama Muda

Nip.19621231 198509 2 007

 

Lampiran Piagam Audit Intern

 

 

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

 

  1. PENDAHULUAN
  • Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
  • Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
  • Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA
  • Inspektorat Kabupaten Aceh Utara merupakan Unit Kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Aceh Utara;

 

  • Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
  1. Struktur organisasi APIP  harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
  2. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal/Inspektur sebagai Kepala Unit
  3. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  4. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota.
  5. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

 

  1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA
  • Visi Inspektorat Kabupaten Aceh Utara adalah terwujudnya keberlanjutan pembangunan masyarakat Aceh Utara yang berbudaya, sejahtera, mandiri dan islami.
  • Misi Inspektorat Kabupaten Aceh  Utara  adalah menciptakan Pemerintah Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU Helsinki dan UUPA.

 

  1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Aceh Utara adalah melaksanakan  audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang paling kurang meliputi:

  • Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
  • Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
  • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  • Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
  • Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
  • Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
  • Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  • Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
  • Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
  • Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

 

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

  1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
  3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

 

  1. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan untuk:

  1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
  2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi Audit Intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka Audit Intern;
  3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Aceh Utara dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
  4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
  5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Aceh Utara serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Audit intern;
  6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Audit intern;
  7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi Audit

 

  1. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

Dalam penyelenggaraan fungsi Audit  intern, Inspektorat Kabupaten Aceh Utara bertanggung jawab untuk:

  1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses Audit Intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
  2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
  3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
  4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
  5. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati Aceh Utara.

 

  1. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN ISPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

  1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
  2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabaupaten Aceh Utara.
  3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

 

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Aceh Utara paling kurang meliputi:

  1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah sesuai ketentuan;
  2. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah kabupaten Aceh Utara;
  4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
  5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

 

  1. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

 

  1. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

  • Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  • Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
  • Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
  • Wajib mematuhi kode etik dan standar audit Intern Pemerintah Indonesia;
  • Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
  • Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

 

  1. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;
  • Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
  • Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

 

  1. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Aceh Utara perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aparat pengawasan eksternal pemerintah.

 

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN AUDITI

  1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
  2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultasi), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
  3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

 

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA  DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

  1. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Aceh Utara
  2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

 

 

 

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

  1. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai  mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
  2. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
  3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.
  4. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara  menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

 

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN KEUANGAN (BPKP)

  1. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  2. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  3. sosialisasi SPIP;
  4. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  5. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
  6. peningkatan kompetensi auditor SPIP.
  7. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

 

  1. PENILAIAN BERKALA
    • Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
    • Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Aceh Utara.

 

  1. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

 

Ditetapkan di : Aceh Utara

Pada Tangal   : 16 Maret 2018

 

 

Disahkan oleh ,

Sekretaris Daerah

Kabupaten Aceh Utara

 

DTO

 

ABDUL AZIZ, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya

Nip.19600612 198607 1 001

 

 

Dibuat oleh,

Inspektur Kabupaten Aceh Utara

 

DTO

 

Dra. SALWA, MM

Nip.19621231 198509 2 007

 

 

untuk download silahkan klik link dibawah ini

INTERNAL AUDIT CARTER

 

CHANNEL KABUPATEN ACEH UTARA
POLLING
Bagaiman Pelayan Medis pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
  Sangat Memuaskan
  Memuaskan
  Kurang Memuaskan

STATISTIK PENGUNJUNG
Pengunjung Online : 5

Pengunjung Hari Ini : 56

Pengunjung Bulan Ini : 5379

Total Pengunjung : 675333
ALAMAT

Copyright @ 2016 Pemerintah Aceh Utara Developed By Pemerintah Aceh Utara. All right reserved.